HP CS Kami 0852.25.88.77.47(AS), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Di daerah jogjakarta

ABSTRAK

Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara secara mandiri. Hal ini bukanlah perkara gampang, karena disamping peran aktif dari petugas pajak, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kita harus akui secara jujur bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tidak terlepas dari minimnya pengetahuan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Sikap wajib pajak yang cenderung menganggap bahwa pajak merupakan pengeluaran yang sia-sia, juga merupakan faktor yang menghambat dan mengurangi kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan membuat usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak semakin sulit untuk dilaksanakan.

Hal-hal diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah di daerah Jogjakarta dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan keadaan-keadaan diatas maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan penelitian sebagai berikut :
1. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan yang berada di daerah Jogjakarta ?
2. Faktor apa saja yang paling dominan dalam mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan yang berada di daerah Jogjakarta ?

Dari persoalan penelitian diatas diambil 4 variabel yang akan diteliti, yaitu pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak serta sikap optimis wajib pajak terhadap pajak.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan yang berada di daerah Jogjakarta, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang paling dominan yang berpengaruh terhadap pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan survey kepada para pemilik dan atau akuntan usaha Coffeeshop di daerah Jogjakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 52 responden. Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan menggunakan SPSS sebagai program untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini cukup tepat sebagai model yang dianalisis. Selanjutnya digunakan untuk menguji hubungan variabel-variabel diatas. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa semua faktor diatas mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, tetapi faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak. Tetapi faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan. Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait yang senantiasa dihadapkan pada usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hendaknya pihak-pihak terkait tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak, terlebih-lebih faktor dominan yang mempengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8). Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena pada dasarnya membayar pajak akan menciptakan bangsa yang mandiri dimana dengan pajak ini, laju pembangunan dapat ditopang tanpa harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri. Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus.

Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha Coffeeshop yang mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di Jogjakarta pada khususnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan agenda aksi yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjaring wajib pajak baru. Dilain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis tersebut barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual.

Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem self assessment yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Selain dari pihak wajib pajak, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak, memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang bandel juga menyebabkan wajib pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tetang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Kemudian ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat terhadap pajak, makin membuat usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak semakin sulit untuk dilaksanakan.

Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sektor pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan, atau istilah perpajakannya kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM MELAPORKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI DAERAH JOGJAKARTA” (Studi Kasus pada Usaha Coffeeshop di Daerah Jogjakarta).

ABSTRACT

Penelitian dalam tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak rumah kos di Kota Surakarta dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Surakarta, serta untuk mengetahui sistem pemungutan pajak rumah kos di Kota Surakarta apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang dilakukan penulis adalah menggabungkan antara teori yang ada dengan kenyataan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas yang ahli dibidangnya dan berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Metode observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat keadaan objek penelitian secara langsung. Sedangkan metode dokumentasi, penulis mencari informasi mengenai pajak rumah kos mulai dari buku, artikel, dan sumber –sumber yang dapat mendukung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem pemungutan pajak rumah kos di Kota Surakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Pemungutan pajak rumah kos pada tahun anggaran 2006-2008 dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini terbukti dari tingkat efektifitas yang mencapai lebih dari 100%. Adanya pajak rumah kos dapat menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun kontribusinya tidak mencapai 1%, namun kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan rata-rata 12,71%.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak rumah kos di Kota Surakarta sudah cukup baik. Agar Pendapatan Asli Daerah dapat maksimal perlu dilakukan pendataan kepada pengusaha rumah kos yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak rumah kos untuk menggali potensi yang ada, serta sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak perlu ditingkatkan agar Wajib Pajak lebih mengerti cara-cara melakukan kewajiban perpajakan dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Kata Kunci: Efektivitas Pemungutan Pajak Rumah Kos di Surakarta, Pajak Rumah Kos.

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk memajukan kesehjateraan umum. Namun sayangnya, pelaksanaan pembangunan nasional saat ini terhambat oleh masalah keuangan. Sebenaranya ada tiga sumber penerimaan negara yang utama yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak yang dianggap paling potensial karena migas tidak bisa diperbarui.

Pengertian pajak menurut Prof.S.I Djajadiningrat adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesehjahteraan umum (Munawir, 2003:1). Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, membuat pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal ini ditandai dengan dimunculkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. PAD berperan penting sebagai unsur pembiayaan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah, salah satunya yaitu pajak hotel. Hotel terdiri dari berbagai macam tingkatan, termasuk di dalamnya rumah kos. Adanya beberapa universitas negeri maupun swasta, rumah sakit, serta pabrik-pabrik yang berdiri di daerah Surakarta menyebabkan banyaknya rumah kos yang didirikan di sekitar kawasan tersebut. Hal ini seharusnya menyebabkan penerimaan yang cukup besar dari pos pajak rumah kos. Namun kenyataannya, tingkat kesadaran Wajib Pajak rumah kos dalam membayar pajak rumah kos masih rendah sehingga terget yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi. Tingkat efektivitas pajak rumah kos perlu diketahui untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu daerah dalam mengelola pos pajak tersebut untuk mencapai target yang diinginkan. Pada tahun 2008, tingkat efektivitas pajak rumah kos di kota Surakarta belum bisa dikatakan efektif karena hanya mencapai 97,90%. Hal ini disebabkan realisasi pajak rumah kos tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Untuk mendapatkan daftar lengkap contoh skripsi ekonomi lengkap / tesis ekonomi lengkap, dalam format PDF, Ms Word, dan Hardcopy, silahkan memilih salah satu link yang tersedia berikut :

Contoh Tesis

Contoh Skripsi


Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Leave a Reply

Current day month ye@r *

Email
Print